Kapal Asing akan Makin Leluasa Jarah Ikan

 

 JAKARTA- Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menyatakan menolak keras rencana Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengizinkan warga negara asing mengawaki kapal-kapal perikanan berbendera Indonesia. Kebijakan itu dinilai akan menciptakan pengangguran baru dan melecehkan sumber daya manusia perikanan Indonesia.

"Kebijakan itu juga akan membuka peluang bagi eks kapal-kapal asing yang berganti bendera Indonesia untuk menjarah ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," kata Presiden KPI Hanafi Rustandi di Jakarta, Jumat (16/11/12).

Menurut dia, langkah Menteri Kelautan dan Perikanan itu bertentangan dengan UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Bahkan, dia curiga ada permainan di balik rancangan revisi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut yang diduga disponsori para mafia perikanan.

Sikap KPI itu menanggapi pernyataan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Heryanto Marwoto bahwa pelaut asing bisa menjadi awak kapal ikan berbendera Indonesia paling lama tiga tahun.

Menurut Heryanto, ketentuan itu akan dituangkan dalam peraturan menteri (permen) sebagai revisi Permen-KP No.14/2011 dan Permen-KP No.49/2001 tentang Usaha Penangkapan Ikan. Rancangan Permen-KP itu antara lain menyebutkan bahwa penggunaan 100% nakhoda dan ABK WNI untuk kapal bendera Indonesia, serta 70 persen ABK untuk kapal ikan berbendera asing, dibolehkan paling lama tiga tahun sejak peraturan menteri diterbitkan.

Hanafi mengingatkan, pasal 35A UU Perikanan secara tegas mewajibkan kapal perikanan Indonesia harus diawaki pelaut berkewarganegaraan Indonesia. Sedang kapal asing yang beroperasi di wilayah ZEE Indonesia wajib diawaki oleh pelaut Indonesia paling sedikit 70 persen dari jumlah anak buah kapal.

"Sementara kita tahu bahwa kapal-kapal perikanan Indonesia atau asing yang beroperasi di fishing ground Indonesia berukuran tidak lebih dari 24 meter, seperti dipersyaratkan dalam Konvensi ILO 188," katanya.
Karena itu, Peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. ”Jangankan tiga tahun, satu hari pun KPI keberatan,” tegasnya seraya sangat menyesalkan jika rancangan permen-KP itu diterbitkan.

Menurut Hanafi, diizinkannya pelaut asing menjadi awak kapal perikanan di Indonesia akan menutup kesempatan kerja dan melecehkan pelaut Indonesia. Ia menilai sangat tidak masuk akal jika pemberian waktu tiga tahun itu untuk menunggu kesiapan sumber daya manusia dalam negeri.

Menurut Hanafi, penggunaan pelaut asing di kapal-kapal perikanan selama ini juga sangat meresahkan, karena memunculkan berbagai dampak negatif, seperti merebaknya wabah HIV/AIDS di wilayah Indonesia timur.

Bahkan, saat ini sekitar 1.500 pelaut asing berkebangsaan Myanma, Vietnam, Kamboja dan lain-lain terdampar dan akhirnya menetap di Tual, Dobo, Merauke dan beberapa daerah lain di wilayah Indonesia timur.

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/node/211483

Hukum Indonesia Belum Cukup Atasi Pencurian Ikan Tuna

 

Tribunnews.com - Rabu, 14 November 2012 14:55 WIB
TRIBUNNEWS.COM, BITUNG - Hukum laut Indonesia ternyata belum bisa mengakomodir sejumlah persoalan tindak pidana perikanan yang terjadi saat ini. Terlebih, mengenai penangkapan nelayan gelap saat mencari ikan Tuna di perairan Indonesia.

Satu di antara daerah yang sangat merugi, yakni Sulawesi. Karena banyak pencuri ikan Tuna di perairannya tidak bisa dijerat.

Demikian dikatakan, Huspani, Kasie Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Bitung, Manado saat ditemui Tribun di kantor Imigrasi Klas II Bitung, Rabu (14/11/2012).

"Hukumnya kan hanya nakhoda yang bisa diajukan ke pengadilan. ABK hanya menjadi saksi," ujarnya.

Jadi, lanjut Huspaini, jika petugas air Indonesia menangkap sekelompok kapal asing, sebagian diperintahkan membawa pulang ABK ke negara asalnya. Sisanya dibawa, masing-masing satu nakhoda dan satu ABK untuk setiap kapal tersebut.

Selain terbentur hukum, kata Huspaini, petugas juga berkendalam mengenai anggaran, jika semua ABK asing yang tertangkap harus dibawa ke darat.

"Kan, mereka harus ditanggung semua kalau dibawa ke darat. Sudah gitu kami juga tenaga kami terbatas," ujarnya.

PERIKANAN INDONESIA: Pemerintah tak mampu kembangkan 6.640 desa pesisir

JAKARTA --Pengembangan 6.640 desa pesisir yang rawan bencana (foto) sulit tercapai, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mampu mengembangkan rerata 60 desa pesisir setiap tahun.

Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dimulai sejak awal tahun ini. Pada tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya membantu 48 desa pesisir, sedangkan pada tahun depan ditargetkan hanya 60 desa pesisir.

Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan kegiatan inisiatif pembangunan desa pesisir yang rawan bencana itu oleh KKP diharapkan menjadi pendorong pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan desa pesisir di wilayahnya.

Menurutnya, KKP dipastikan tidak akan mampu untuk mengembangkan 6.640 desa pesisir, karena keterbatasan anggaran.

"Kita tidak punya pretensi [keinginan yang tidak berdasar] untuk menyelesaikan 6.640 desa pesisir yang rawan bencana. Kami mengharapkan pemda kabupaten dan kota yang menyelesaikan itu," ujarnya seusai konferensi pers Pengembangan Desa Pesisir Tangguh, Rabu (14/11/2012).

Pada tahun ini, 48 desa pesisir yang berada di 16 kabupaten memperoleh bantuan dari KKP sebesar Rp400 juta setiap desa untuk mengembangkan desa pesisir tersebut. Anggaran pengembangan desa pesisir pada tahun ini sebesar Rp30 miliar.

Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 2010 sebanyak 7 juta orang miskin terdapat di 10.640 desa pesisir. Sumber daya pesisir juga mengalami kerusakan, infratsruktur rendah, menjadi alasan pemerintah membuat program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

Sudirman menuturkan PDPT itu untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir berbasis masyarakat, inovasi kegiatan yang menghasilkan keluaran secara fisik. Menurutnya, sampai saat ini total pelaksanaan kegiatan PDPT telah mencapai 84,26%. (msb)

sumber: http://www.bisnis.com/articles/perikanan-indonesia-pemerintah-tak-mampu-kembangkan-6-dot-640-desa-pesisir

 

Tahniah

Hilya, Jadilah Perhiasan Dien…

Kebahagiaan terpancar dari mataku dan istriku. Rabu, 13 juni 2012 pukul 13.25, lahirlah  putri kami yang pertama , dengan nama Hilya Addini Amrullah, dengan berat 30 kg dan panjang 47 cm. Harapan dari kami, kepada insan yang telah berjumpa dengan kehidupan barunya di dunia. Jadilah Perhiasan Agama, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Pukul 11.00, Selasa 12 juni 2012, di ruang kerja, gelisah diri ingin segera menengok istri di Magelang. Karena , prediksi kelahiran akan maju pada tanggal 15 juni, yang HPL nya, adalah tanggal 29 juni 2012.

Ikatan batin

Yang namanya pertolongan dan kuasa Allah, maka otomatis mestakumg, semesta mendukung. Saat itu, pas semua agenda kerjaan kator tidak penuh, alias kosong. Maka dengan bergegas, aku pun langsung memina izin ntuk cuti, dan menemani istri yang mau melahirkan di Magelang, Jawa Tengah. Sore hari meluncur ke Magelang menggunakan bis favorite “Po.Santosa”, karna yang nggak jauh dari rumah kontrakan.

Tepat jam 04.40 aku pun sampai di Karangmalang, Secang, Magelang. Disambut Istri yang lagi hamil 9 bulan, dengan wajah berseri penuh rindu. Tak hayal, ini awal dari ikatan batin itu. Setelah istirahat, pukul 11.45, air ketuban itu keluar. Sontak heran, ditambah rasa khawatir bagaimana antisipasinya. “sudahkah ini waktu lahir? Bagamana aku kudu bertindak?” Padahal, perkiraan lahir, kisaran tanggal 15 juni 2012, sekarang baru tanggal 13 juni 2012. Untunglah aku sudah sampai di rumah.

Lek Siti, begitu sapaan akrab pembantu di rumah mertua. Dia langsung memeriksa istriku, dan ternyata memang sudah waktunya untuk melahirkan. Langsung kubawa istri ke bidan terdekat. Tepat jam 12.00 proses penanganan bidan dilakukan.

Kekuatan Doa

Kemudahan demi kemudahan, kami alami. Harapanku untuk bisa menemani istri saat melahirkan, sebelum aku berangkat umroh  tanggal 26 juni 2012. Di dalam doa, sebenarnya aku pun tak menyampaikan untuk bisa menemaninya saat melahirkan. Namun, dalam hati sebenarnya ingin menemaninya. Maha mengetahui Allah terhadap hambaNya. AKhirmya pun aku disampaikan Allah di agelang, lewat firasat ini.

Proses dari awal hingga akhir, aku menemani istri. memberikan dukungan batin, agar ia pun bisa semangat di tegah-tengah usaha antara hidup dan mati. Begitu dahsyat perjuangan wanita untuk melahirkan seorang anak. Kasihan, namun ku tetap berusaha diam, karna bisa jadi perkataannku salah dan membuat ia makin sakit.  

Tenang, berusaha kujaga ketenangan ini, walau sebenarnya cemas bercampur aduk perasaan kusut menjadi satu. Memang kudu terlihat tenang, dan optimis. Agar istri tetap merasayaman dan ikut tenang juga.

Tak lama, selama 1,5 jam proses berlangsung. Kemudahan demi kemudahan kami lalui. Maka Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?”, demikian Allah berfirman.  Tepat pukul 13.25, kepala si bayi keluar, dan diikuti oleh badan dan kakinya. Seentara si Ibu pun menghembuskan napas berulang-ulag sebagai bentuk cara mengeluarkan si bayi. Alhamdulillah….Plong, rasanya. Terpancar senyum bahagia dari istri setelah melewati masa antar hidup dan mati.

Magelang, 13 Juni 2012/ Rajab 1433 H

#Kataku

Untukmu Anakku

Telah usang jiwa sederhana para wakilku

Kutitipkan asa dan perubahan padamu

Tak kusangka betapa kau begitu menikmati tanpa berbagi

Negeri ini tak lagi bisa bicara arti berbagi

Mengikis dan semakin menghabis negarawan yang bisa kutitipi

Titipkan beratnya beban hidup yang tak kunjung meringan

Namun semakin ringan bagi engkau wahai wakilku

Sesak terisi negarawan berbaju tanpa hati

rakus memakan alam, tanpa sepeser pun tersisa 

Wahai anakku...

Bersiaplah engkau lahir ke dunia ini

melihat kenyataan negerimu yang semakin tertatih

Berdiri dengan diamnya kaki dan matinya hati

Rakusnya tangan dan nyaringnya bunyi

Telinga yang tak berlubang memenuhi jagat negri ini

Namun...

Ayah kan optimis melihatmu bisa tersenyum dengan negri ini

Tertawa riang menikmati indahnya Indonesia 

Riang canda bersama kawan dan saling berbagi

tanpa rasa iri dan saling menggulingkan

Wahai mutiara hati...

Sajak ini kutulis untuk menyambutmu

Baik-baiklah di alammu ini

Kumpulkan energi "Illahiah",

suci memberi dan membangun

Jakarta, 18 April 2012
"Paska tertundanya kenaikan BBM 
namun harga telah melonjak tak mau turun"

Hari Nelayan dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Hari Nelayan 6 April di tahun 2012, memunculkan satu pertanyaan, “apakah tahun ini akan menambah pengurangan jumlah nelayan ?“. Menurut Data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Jumlah nelayan dalam periode tahun 2000 - 2010 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,92% per tahun, yaitu dari 3.104.861 orang pada tahun 2000 menjadi 2.620.277orang pada tahun 2010. Penurunan jumlah nelayan ini tentu tidak lepas dari pengaruh kebijakan perikanan dan kelautan di Indonesia. Yang kenyataannya, telah melahirkan angka penurunan jumlah nelayan dan jeratan kemiskinan yang akut dan tak redam. Lebih jauh lagi, jika harga BBM tahun ini akan dinaikkan, pastilah angka kemiskinan di kelompok nelayan akan bertambah, bahkan berpotensi mengurangi jumlah nelayan. Hari Nelayan ini, menjadi momentum transformasi seremonial menuju perbaikan kerja untuk kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia.

Jumlah menurun
Sektor perikanan, telah menyerap tenaga kerja sebanyak  6,5 juta orang (kepala keluarga). Selain itu, kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 126  miliar. Jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan kontribusi sektor transportasi , maupun pertanian. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pendukung, termasuk nelayan.

Melaut menjadi pekerjaan utama nelayan. Menerjang ganasnya ombak dengan taruhan nyawa,  kerja keras mereka seakan tidak tertandingi. Ironinya, kondisi dan kualitas hidup mereka tak beranjak lebih baik. Belajar dari sejarah, pada dasarnya nelayan Indonesia memiliki kemampuan handal dalam menaklukkan lautan. Namun, kenyataan hari ini tak lagi mencatat kehandalan mereka. Bahkan, jumlahnya semankin mengalami penurunan.

Jumlah terendah pernah dicapai pada tahun 2005, yaitu mencapai 2.590.364 orang. Ada hal menarik dibalik penurunan jumlah nelayan di tahun 2005. Pada saat itu, Pemerintah telah dua kali menaikkan harga BBM, yaitu bulan Maret dan Oktober 2005. Bulan Maret, harga BBM naik 32 persen untuk premium, dari Rp 1.810 ke Rp 2.400 per liter. Untuk solar, harga naik sebayak 27 persen, dari Rp 1.650 ke Rp 2.100 per liter.

Sedangkan pada bulan Oktober, harga premium naik 87 persen, dari Rp 2.400 ke Rp 4.500 per liter. Sedangkan  harga solar naik 105 persen, dari Rp 2.100 ke Rp 4.300 per liter. Kenaikan yang lebih signifikan dibandingkan bulan Maret 2005.

Menjadi hal yang wajar, jika jumlah nelayan pada tahun 2005 merupakan jumlah terendah. Jika BBM dinaikkan, maka nelayan yang membutukan 50-70 persen modal untuk sekali melaut digunakan untuk BBM, akan semakin mengendus harapan untuk mendapatkan kesejahteraan. Apalagi, hingga dua kali penaikkan dalam setahun.

Bukan hanya karena ketersediaan BBM saja. Cuaca buruk yang sering berubah-ubah, membuat nelayan harus bisa bertahan dengan cara apapun. Sementara itu, ketika cuaca buruk , kapal nelayan yang di bawah 60 GT tak mampu menerjang tingginya ombak. Sehingga, banyak nelayan yang tidak melaut dan akhirnya meminjam uang kepada tengkulak untuk bertahan hidup. Jika belum ada mekanisme perlindungan kepada nelayan secara menyeluruh, maka bisa dipastikan jumlah nelayan akan semakin terkikis jumlahnya.

Strategi Perlindungan 
Melihat jumlah penurunan nelayan yang signifikan, maka tidaklah elok jika harga BBM dinaikkan. Sejumlah 2,6 juta masyarakat pesisir yang menjadi nelayan ini, perlu mendapatkan perlindungan yang nyata atas dampak dari pekerjaan yang penuh risiko, yaitu cuaca buruk dan rentan terhadap dampak perekonomian, seperti halnya kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, terdapat strategi jangka pendek dan jangka penjang untuk memperbaiki kondisi nelayan.
 
Terdapat tiga hal untuk  mendukung strategi jangka pendek. Pertama, subsidi khusus BBM untuk nelayan. Problem yang terjadi adalah distribusi yang tidak merata. Jumlah SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) hanya 225 unit, yang kapasitasnya 20 persen dari kebutuhan 600 unit (Satria, 2009). Selain itu,  keterbatasan modal koperasi nelayan dan lokasi yang terpencil menjadi problem lainnya. Kenaikan harga BBM, membuat nelayan tak berdaya karena harga ikan hasil tangkapannya tak mampu naik berlipat, mengimbangi kenaikan harga BBM. Yang perlu dilakukan adalah, memperketat pengawasan distribusi subsidi BBM, agar tidak salah sasaran dan rawan penyelewengan. Selain itu, harus dipastikan nelayan yang menerima subsidi BBM, diimbangi dengan jumlah tangkapan ikan yang sepadan.

Kedua, asuransi untuk nelayan. Asuransi nelayan ini, mencakup kemudahan akses modal dan perlindungan dari kecelakaan kerja. Nelayan, adalah pekerja yang mempunyai resiko kerja tinggi, namun tidak memiliki jaminan perlindungan jiwa. Di Indramayu, Jawa barat, telah diterapkan asuransi nelayan. Lebih lanjut, diimbangi dengan pembentukan lembaga keuangan yang berpihak. Artinya, lembaga keuangan ini harus fleksibel dan tidak memberatkan nelayan. Harus diakui, tengkulak masih menjadi dewa penolong bagi nelayan. Kemudahan memberikan pinjaman tanpa agunan dan kapan saja nelayan membutuhkan. Dampaknya, tengkulak menjadi penentu harga ikan tangkapan nelayan.

Jika menengok pada zaman penjajahan Belanda , melalui Komisi Mindere Welvaart Onderzoek, Belanda memberikan kebijakan khusus untuk meningkatkan usaha perikanan saat itu. Yakni, pemberian pinjaman  uang oleh pemerintah melalui bank khusus nelayan kepada nelayan pribumi tanpa beban bunga. Terobosan kebijakan ini, tentunya bisa juga dilakukan oleh Pemerintah.

Ketiga, startegi penghasilan alternatif. Kegiatan alternatif bisa berupa perikanan budidaya, pengolahan ikan, ataupun penjual ikan. Untuk budidaya, potensi keuntungannya di Indonesia diperkirakan mencapai 30 Miliar US $  per tahun (Dahuri, 2012). Sedangkan pengolahan dan penjual ikan, membutuhkan peran serta dari istri nelayan.

Penghasilan alternatif ini sebagai strategi bertahan hidup ketika cuaca buruk melanda. Gelombang tinggi, yang tak bisa diterjang kapal nelayan tradisional, membuat mereka tak bisa melaut. Untuk menghindari tumpukan hutang kepada tengkulak, maka harus ada penghasilan alternatif.

Akhirnya, semuanya harus berujung pada strategi jangka panjang yang menunjang percepatan pembanguanan perikanan kelautan di Indonesia. Kebijakan ini, harus terinternalisasi di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Strategi jangka panjang yang perlu ditempuh adalah pembangunan  berbasis kepulauan dan kelautan, layaknya kodrat negeri ini. Sehingga, nelayan sebagai aktor pemasok protein hewani konsumsi rakyat Indonesia yang mencapai 65 persen ini, dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Impor Ikan Bukan Senjata Pamungkas

Impor menjadi senjata pamungkas, demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai antisipasi kekurangan bahan baku industri pengolahan.Sungguh Ironi, bagaimana ucapan itu diungkapkan ke publik melalui oleh seorang Menteri, yang seharusnya bisa mengayomi  rakyatnya.

Bagaimana tidak, nelayan yang hingga kini terkatung-katung nasibnya,  belum memiliki titik terang untuk semakin meningkat kesejahteraannya. Alih alih meningkat, pergantian menteri malah membuat semakin panik dan bahkan memasung produktifitas ekonomi mereka.

Sejatinya, impor ikan memberikan dua catatan penting. Pertama, mengapa Impor yang menjadi senjata pamungkasnya, padahal  Indonesia adalah negeri bahari yang kaya akan sumber daya laut, khususnya ikan. Kedua, nelayan adalah kaum rentan, jika keran  impor ikan dibuka, dapat menimbulkan dampak yang signifikan.  

Potensi Terlupakan

Berdasarkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Indonesia menjadi negara penghasil ikan terbesar di dunia pada tahun 2015. Hal ini memberi semangat perekonomian bagi kita, namun ketika keran impor dibuka dengan dalih untuk mencukupi kekurangan industri olahan domestik, maka hal ini patut dipertanyakan.

Menurut Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (2010), total potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) sumberdaya ikan laut Indonesia mencapai  6,5 juta ton/tahun atau sekitar 7,2% dari MSY laut dunia (90 juta ton/tahun).  Sedangkan tingkat pemanfaatan pada tahun 2010 mencapai 5,06 juta ton atau sekitar 77,8% dari MSY. Artinya, masih bisa menambah armada kapal ikan untuk menangkap ikan sebanyak 22,2% dari MSY. Masih ada potensi yang belum teroptimalkan. Sehingga, perlu diperhatikan pemerataan daerah penangkapan, agar stok ikan untuk industri olahan tidak kurang.

Tapi, nelayan masih identik dengan kemiskinan. Mereka adalah kaum yang rentan terhadap dampak kebijakan pemerintah, yang “belum” berpihak kepada mereka.

Secara siklus perdagangan, posisi nelayan berada didalam lingkaran sistem  yang menjerat. Jika tak ada perlindungan ataupun campur tangan pemerintah, maka kondisinya akan stagnan. Pasalnya, dari melaut hingga membeli alat produksi pun mereka berada dalam kondisi jeratan sistem yang merugikan. Sebagai contoh, dalam membeli alat produksi, jaring.  Nelayan membelinya tidak di pabrik penghasil, namun kepada para penjual yang harganya sudah jauh diatas harga dasar.

Selain itu, pembelian  bahan bakar pun tidak semua lokasi tersedia SPBU nelayan. Terpaksa mereka membeli eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Lebih jauh lagi, ketika menjual ikan, mereka tak bisa menentukan harga jual. karena yang berkuasa adalah para tengkulak.

Berbenah

Kebijakan impor ikan bukanlah senjata pamungkas. Berdasarkan pasal 33 Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat (3), telah jelas mengamanatkan pemerintah untuk mengelola kekayaan alam termasuk didalamnya sumber daya perikanan, adalah untuk kemakmuran rakyat. Impor Ikan, telah jelas mencederai konstitusi, karena impor ikan akan mematikan produksi nelayan tradisional. Dampaknya, bukan memberikan kemakmuran, justru malah menyengsarakan.

Minimal dilakukan dua hal untuk mengganti opsi impor ikan ini. Pertama, mengendalikan praktik penangkapan liar (illegal fishing) di Laut Natuna dan Laut Arafura. Penangkapan liar yang diperkirakan mencapai 1,6 juta ton per tahun,  setara dengan potensi ikan pelagis di tiga wilayah pengelolaan perikanan, yaitu Natuna, Arafura, dan Selat Makassar, yang mencapai 1,695 juta ton. Kedua, pemerintah harus melindungi nelayan teradisonal melalui regulasi yang berpihak. Hingga saat ini, baru petani yang mendapatkan perhatian melalui RUU pangan dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Padahal, nelayan jauh lebih rentan, karena adanya perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrem, yang membahayakan mereka.  

Akhirnya, kebijakan impor sebagai senjata pamungkas ini tidaklah patut untuk diterapkan. Nelayan tradisional harus mendapat perlindungan dari pemerintah, untuk meningkatkan produktivitas perikanan domestik menuju ketahanan pangan Indonesia.