JAKARTA --Pengembangan 6.640 desa pesisir yang rawan bencana (foto) sulit tercapai, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mampu mengembangkan rerata 60 desa pesisir setiap tahun.
Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dimulai sejak awal tahun ini. Pada tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya membantu 48 desa pesisir, sedangkan pada tahun depan ditargetkan hanya 60 desa pesisir.
Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad mengatakan kegiatan inisiatif pembangunan desa pesisir yang rawan bencana itu oleh KKP diharapkan menjadi pendorong pemerintah daerah untuk ikut mengembangkan desa pesisir di wilayahnya.
Menurutnya, KKP dipastikan tidak akan mampu untuk mengembangkan 6.640 desa pesisir, karena keterbatasan anggaran.
"Kita tidak punya pretensi [keinginan yang tidak berdasar] untuk menyelesaikan 6.640 desa pesisir yang rawan bencana. Kami mengharapkan pemda kabupaten dan kota yang menyelesaikan itu," ujarnya seusai konferensi pers Pengembangan Desa Pesisir Tangguh, Rabu (14/11/2012).
Pada tahun ini, 48 desa pesisir yang berada di 16 kabupaten memperoleh bantuan dari KKP sebesar Rp400 juta setiap desa untuk mengembangkan desa pesisir tersebut. Anggaran pengembangan desa pesisir pada tahun ini sebesar Rp30 miliar.
Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 2010 sebanyak 7 juta orang miskin terdapat di 10.640 desa pesisir. Sumber daya pesisir juga mengalami kerusakan, infratsruktur rendah, menjadi alasan pemerintah membuat program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.
Sudirman menuturkan PDPT itu untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir berbasis masyarakat, inovasi kegiatan yang menghasilkan keluaran secara fisik. Menurutnya, sampai saat ini total pelaksanaan kegiatan PDPT telah mencapai 84,26%. (msb)
sumber: http://www.bisnis.com/articles/perikanan-indonesia-pemerintah-tak-mampu-kembangkan-6-dot-640-desa-pesisir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar